Lokalisasi Prostitusi Dolly Akan Ditutup
Rabu, 30 April 2014 | 18:28
Rabu, 30 April 2014 | 18:28
![Lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya akan ditutup. [Antara]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20140430183356454.jpg)
Lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya akan ditutup. [Antara]
[SURABAYA] Ketua DPRD Kota Surabaya, M. Machmud menegaskan, rencana pemerintah kota yang akan menutup lokalisasi Dolly dan Jarak tidak boleh kendur atau terpengaruh oleh reaksi penolakan oleh warga setempat.
"Reaksi penolakan dan dampaknya sudah diantisipasi oleh pemkot. Jadi pemkot tidak boleh terpengaruh," kata Ketua DPRD Surabaya M. Machmud di Surabaya, Rabu (30/4).
Menurut dia, penutupan lokalisasi di mana-mana selalu menuai banyak protes, khususnya warga yang diuntungkan dari bisnis prostitusi.
Antisipasi yang harus dilakukan pemkot, kata dia, sudah benar, salah satunya memberikan pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari, memberikan pelatihan kerja serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru.
"Pemerintah menjamin agar mereka tidak kelaparan atau kesulitan mencari tempat kerja," katanya.
Machmud mengatakan nasib PSK ini lebih baik jika dibandingkan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena penggusuran. Banyak PSK yang bukan warga Surabaya tetap diberi pesangon dan pelatihan serta diantar pulang ke kampung halamannya.
"Sedangkan PKL meski warga Surabaya yang terkena gusur tidak diberi pesangon. Artinya PSK ini perlakuan khusus," katanya.
Soal lokalisasi yang sudah ditutup Pemkot Surabaya seperti Tambakasri, Klakahrejo, Sememi dan lainnya yang masih menyisakan persoalan seperti pemberian pesangon, Machmud menilai sisa persoalan itu harus segera dituntaskan oleh pemkot.
"Itu lebih baik masih menyisakan masalah dari pada tidak ada penutupan sama sekali. Sisa persoalan itu yang harus dituntaskan," katanya.
Ia mencontohkan bekas lokalisasi Tambaksari meski banyak wisma PSK yang sudah berubah wajah menjadi kafe atau tempat pijat, tapi tempat baru itu tidak mendapatkan izin dari pemkot, sehingga kapan pun bisa ditertibkan lagi.
Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha. Ia mengatakan penutupan lokalisasi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
"Tapi tentunya penyelesaiannya harus bijak, jangan sampai menyisakan masalah seperti di Sememi. Meski sudah di tutup, tapi praktik-praktik seperti itu masih berlangsung. Artinya pemerintah jangan hanya omong saja, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata," ujarnya. [Ant/L-8]
"Reaksi penolakan dan dampaknya sudah diantisipasi oleh pemkot. Jadi pemkot tidak boleh terpengaruh," kata Ketua DPRD Surabaya M. Machmud di Surabaya, Rabu (30/4).
Menurut dia, penutupan lokalisasi di mana-mana selalu menuai banyak protes, khususnya warga yang diuntungkan dari bisnis prostitusi.
Antisipasi yang harus dilakukan pemkot, kata dia, sudah benar, salah satunya memberikan pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari, memberikan pelatihan kerja serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru.
"Pemerintah menjamin agar mereka tidak kelaparan atau kesulitan mencari tempat kerja," katanya.
Machmud mengatakan nasib PSK ini lebih baik jika dibandingkan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena penggusuran. Banyak PSK yang bukan warga Surabaya tetap diberi pesangon dan pelatihan serta diantar pulang ke kampung halamannya.
"Sedangkan PKL meski warga Surabaya yang terkena gusur tidak diberi pesangon. Artinya PSK ini perlakuan khusus," katanya.
Soal lokalisasi yang sudah ditutup Pemkot Surabaya seperti Tambakasri, Klakahrejo, Sememi dan lainnya yang masih menyisakan persoalan seperti pemberian pesangon, Machmud menilai sisa persoalan itu harus segera dituntaskan oleh pemkot.
"Itu lebih baik masih menyisakan masalah dari pada tidak ada penutupan sama sekali. Sisa persoalan itu yang harus dituntaskan," katanya.
Ia mencontohkan bekas lokalisasi Tambaksari meski banyak wisma PSK yang sudah berubah wajah menjadi kafe atau tempat pijat, tapi tempat baru itu tidak mendapatkan izin dari pemkot, sehingga kapan pun bisa ditertibkan lagi.
Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha. Ia mengatakan penutupan lokalisasi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
"Tapi tentunya penyelesaiannya harus bijak, jangan sampai menyisakan masalah seperti di Sememi. Meski sudah di tutup, tapi praktik-praktik seperti itu masih berlangsung. Artinya pemerintah jangan hanya omong saja, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata," ujarnya. [Ant/L-8]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar